Perkuat Kompetensi Calon BPP, PNS Bawaslu Kabupaten Blitar Ikuti Pelatihan Keuangan Jarak Jauh

blitar.bawaslu.go.id — Penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga. Hal itu dilakukan Bawaslu Kabupaten Blitar melalui keikutsertaan staf PNS, Anggun Peni Palupiwati, dalam Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun Anggaran 2026.

Pelatihan yang berlangsung secara daring pada 24 Agustus hingga 1 September 2026 tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Keikutsertaan Anggun menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kapasitas aparatur yang memadai dibutuhkan untuk memastikan tugas kebendaharaan dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban kelembagaan atas penggunaan anggaran negara. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Melalui pelatihan tersebut, Anggun mengikuti proses pembelajaran yang secara khusus ditujukan bagi bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Pelaksanaan secara jarak jauh juga memberikan ruang bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas kedinasan di satuan kerja.

Bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, peningkatan kompetensi ASN menjadi investasi kelembagaan yang mendukung profesionalisme dalam menjalankan tugas. Penguatan kapasitas pada bidang pengelolaan keuangan diharapkan turut menunjang tertib administrasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan lembaga untuk terus memperkuat tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih profesional serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.*