Konsolidasi Kinerja, Rapat Berkala Divisi PPMH Bawaslu Kabupaten Blitar Susun RHK 2026

blitar.bawaslu.go.id — Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPMH) Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar rapat berkala sekaligus penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Blitar, Jalan Ahmad Yani 44, Kota Blitar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan perencanaan kinerja divisi PPMH agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar tahun 2026.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Divisi PPMH Bawaslu Kabupaten Blitar, Jaka Wandira, yang dalam arahannya menekankan pentingnya RHK sebagai pedoman kerja yang konkret, terukur, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.

“RHK harus disusun berbasis IKU, realistis, dan mampu menjawab tantangan pengawasan ke depan. Setiap program kerja perlu memiliki output dan outcome yang jelas,” ujar Jaka Wandira.

Pengarahan juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar, Heru Setyawan, yang mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan kinerja pimpinan dengan pelaksanaan teknis oleh jajaran sekretariat.

“Perencanaan yang baik akan memudahkan pengukuran kinerja individu dan organisasi. RHK ini nantinya menjadi rujukan penting dalam penyusunan SKP tahun 2026,” jelas Heru Setyawan.

Rapat diikuti oleh jajaran staf Divisi PPMH, yakni Dudik Abubakar Sidiq dan Arma Agustian selaku Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, Ridha Erviana sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Aluk Sanjaya selaku Penata Layanan Operasional, serta Anggun Peni Palupiwati sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama.

Melalui rapat berkala ini, Divisi PPMH Bawaslu Kabupaten Blitar berharap seluruh program kerja tahun 2026 dapat terlaksana secara efektif, terkoordinasi, dan berdampak nyata dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta citra kelembagaan Bawaslu di tengah masyarakat.*