Apel Senin Bawaslu Kabupaten Blitar Tekankan Responsif terhadap Aduan Masyarakat

blitar.bawaslu.go.id — Bawaslu Kabupaten Blitar kembali menggelar apel Senin sebagai bagian dari konsolidasi internal jajaran, Senin (14/9/2026). Apel dipimpin Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholihah, dan diikuti Kepala Sekretariat Heru Setyawan, jajaran ASN, serta tenaga alih daya.

Dalam arahannya, Nikmatus menekankan pentingnya jajaran memahami perkembangan layanan posko aduan masyarakat yang dibuka Bawaslu Kabupaten Blitar. Posko tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun persoalan yang berkaitan dengan data kepemiluan.

Saat ini terdapat dua posko aduan masyarakat yang menjadi perhatian, yakni posko terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan posko terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan. Keberadaan kedua posko tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan data kepemiluan.

Nikmatus mengingatkan agar jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan perkembangan masing-masing posko. Hal tersebut penting agar informasi yang diterima dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai tugas dan kewenangan Bawaslu.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pengawasan di masa non-tahapan. Informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, termasuk dalam memastikan proses pemutakhiran data kepemiluan berjalan sesuai ketentuan.

Selain menyampaikan perkembangan posko aduan, apel menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar. Kepala Sekretariat, ASN, dan tenaga alih daya diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas kelembagaan.

Melalui konsolidasi rutin tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar terus mendorong layanan pengawasan yang terbuka dan responsif terhadap masyarakat. Penguatan posko aduan diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi publik sekaligus mendukung pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.*