Perkuat Strategi Publikasi dan Data Informasi, Bawaslu Blitar Ikuti Rakor Humas Datin 2026

blitar.bawaslu.go.id — Mengawali tahun kerja 2026, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Program Kerja Divisi Humas dan Data Informasi (Datin), Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi momentum konsolidasi strategi publikasi dan pengelolaan data dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan dibuka dengan pengarahan dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa fungsi kehumasan dan data informasi merupakan wajah kelembagaan sekaligus pilar keterbukaan informasi publik.

“Di era digital, pengelolaan informasi harus cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Humas bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi membangun kepercayaan publik terhadap kerja pengawasan,” tegasnya.

Rakor ini diikuti oleh Koordinator Divisi serta staf yang membidangi Humas dan Datin dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Diskusi difokuskan pada penyusunan dan sinkronisasi program kerja kehumasan, penguatan pengelolaan data informasi, optimalisasi media sosial, serta strategi publikasi berbasis isu dan kebutuhan publik.

Sebagai lembaga pengawas pemilu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tanggung jawab memastikan setiap tahapan pengawasan tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Prinsip transparansi tersebut juga sejalan dengan implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas penguatan sistem dokumentasi, pengelolaan arsip digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik dan teknologi informasi. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan diseminasi informasi di tengah arus digitalisasi yang kian dinamis.

Melalui Rakor Program Kerja Divisi Humas dan Datin Tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Blitar berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi antarwilayah di Jawa Timur guna menghadirkan pengawasan pemilu yang semakin profesional, adaptif, dan berintegritas.*