Peer Learning Vol.6: Bawaslu Jatim Perkuat Peran PPID dan Layanan Informasi Hukum untuk Demokrasi yang Transparan

blitar.bawaslu.go.id – Upaya memperkuat kapasitas kelembagaan terus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti aksi Penguatan Kelembagaan yang sebelumnya dijalankan oleh Pilot Project Bawaslu Kabupaten/Kota, kali ini Bawaslu Jatim menggelar “Peer Learning Vol.6” dengan sub tema Pelayanan Informasi Hukum dan PPID, pada Kamis (2/10/2025).

Mengusung tema “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai Wujud Merawat Demokrasi untuk Bawaslu Tepercaya”, kegiatan ini menekankan pentingnya praktik pembelajaran horizontal, kolaboratif, dan berbasis pengalaman nyata antarjajaran Bawaslu.

Forum ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala/Plt. Kepala/Koordinator Sekretariat, jajaran Kepala Sub Bagian, hingga staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dibuka oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur Dwi Endah Prasetyowati.

PPID dan JDIH menjadi bagian penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik, transparansi hukum, serta akses data yang akurat bagi masyarakat. Bagi Bawaslu, hal ini sekaligus memperkuat tugas pengawasan pemilu dan pemilihan, di mana layanan informasi yang terbuka menjadi salah satu fondasi demokrasi yang sehat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan praktik terbaik antar-Bawaslu Kabupaten/Kota dapat saling dibagi, sehingga pengelolaan informasi hukum dan dokumentasi dapat dijalankan lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.*