Launching PPID Bawaslu se-Jatim, Fritz Berikan Apresiasi
|
blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Jawa Timur meluncurkan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu se-Jatim, Senin (3/8/2020). Ini menjadi wujud komitmen jajaran pengawas pemilu se-Jatim dalam keterbukaan informasi publik. Launching dalam jaringan (daring) ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, yang memberikan apreasiasi atas apa yang dilakukan Bawaslu se-Jatim.
Fritz yang juga koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI ini, menyampaikan apresiasi dan bangga terhadap peluncuran PPID Bawaslu se-Jawa Timur. Pasalnya untuk bisa di-launching, Bawaslu Jatim harus lebih dahulu memastikan seluruh Bawaslu di Jawa Timur telah memenuhi indikator PPID. Seperti, ketersediaan pejabat yang akan mengelola dan melayani informasi, website layanan PPID yang terpisah dengan website utama, ada daftar informasi publik, dan ketersediaan layanan yang diberikan.
“Semua indikator itu sudah dipenuhi oleh Bawaslu se-Jawa Timur. Pejabatnya sudah ada, website PPID dan isi daftar informasi publik juga telah tersedia. Saatnya kita menerapkan dan melaksanakan tugas dari PPID,” kata Fritz yang mengikuti daring dari Papua, provinsi paling timur ini.
Fritz berpesan, agar setiap petugas yang mengelola PPID bisa membedaan apakah permohonan biasa atau permohonan informasi. “Apakah dokumen milik kita atau tidak. Apabila milik kita apakah itu dikecualikan atau tidak dan siapa pejabat yang berhak mengeluarkannya”, tambah Fritz.
Fritz juga menyampaikan bahwa keberhasilan Bawaslu RI sebagai lembaga peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif merupakan kerja semua pihak. “Yang berhak diberikan kredit tidak hanya Bawaslu saja, tetapi semua pihak, termasuk Bawaslu se-Jawa Timur,” tandasnya. (ridha/humas)
Fritz yang juga koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu RI ini, menyampaikan apresiasi dan bangga terhadap peluncuran PPID Bawaslu se-Jawa Timur. Pasalnya untuk bisa di-launching, Bawaslu Jatim harus lebih dahulu memastikan seluruh Bawaslu di Jawa Timur telah memenuhi indikator PPID. Seperti, ketersediaan pejabat yang akan mengelola dan melayani informasi, website layanan PPID yang terpisah dengan website utama, ada daftar informasi publik, dan ketersediaan layanan yang diberikan.
“Semua indikator itu sudah dipenuhi oleh Bawaslu se-Jawa Timur. Pejabatnya sudah ada, website PPID dan isi daftar informasi publik juga telah tersedia. Saatnya kita menerapkan dan melaksanakan tugas dari PPID,” kata Fritz yang mengikuti daring dari Papua, provinsi paling timur ini.
Fritz berpesan, agar setiap petugas yang mengelola PPID bisa membedaan apakah permohonan biasa atau permohonan informasi. “Apakah dokumen milik kita atau tidak. Apabila milik kita apakah itu dikecualikan atau tidak dan siapa pejabat yang berhak mengeluarkannya”, tambah Fritz.
Fritz juga menyampaikan bahwa keberhasilan Bawaslu RI sebagai lembaga peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif merupakan kerja semua pihak. “Yang berhak diberikan kredit tidak hanya Bawaslu saja, tetapi semua pihak, termasuk Bawaslu se-Jawa Timur,” tandasnya. (ridha/humas)
Tag
Berita
