Ingatkan Ancaman Pidana Money Politics, Panwascam Sutojayan Gelar Sosialisasi

blitar.bawaslu.go.id - SUTOJAYAN - Panwaslu Kecamatan Sutojayan mengingatkan warganya mengenai ancaman pidana bagi pelaku dan penerima money politics dan politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. Yakni lewat Sosialisasi Tolak dan Lawan Politik Uang, yang digelar Selasa (20/10/2020), di Gedung KPRI Sutojayan. Sosialisasi dihadiri Camat Sutojayan, Kapolsek Lotim, Koramil 0808/09, serta perwakilan masyarakat se-Kecamatan Sutojayan dengan undangan 30 orang. Ketua Panwaslu Kecamatan Sutojayan Drs. Budi Santoso menghimbau kepada masyarakat agar ikut berperan aktif mengawasi pemilu serta menolak dan melawan politik uang. Pihaknya juga mengingatkan bahwa sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang cukup berat. "Ancaman pidana tertera pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 187 a bahwa pemberi dan penerima politik uang dalam pilkada diancam sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar," ungkap Budi. Budi mengatakan pencegahan money politics ini, bisa dilakukan dengan membentuk kampung antipolitik uang, sosialisasi, optimalisasi kader pengawas, pengawasan masa tenang, penegakkan hukum politik uang. Sementara itu, Camat Sutojayan Drs. A. Basuki Wibowo, M.Si  mendukung penuh upaya jajaran Bawaslu dan jajaran ad hoc baik di kecamatan maupun desa dalam upaya memerangi politik uang. Menurut dia, politik uang dapat merusak demokrasi bangsa, merendahkan martabat rakyat, mematikan kaderisasi politik, berujung pada korupsi, hukuman pidana. "Penyebab dari menjamurnya politik uang adalah rendahnya kedekatan pemilih terhadap partai, faktor politik, faktor budaya serta cara pandang masyarakat yang primitif terhadap money politics," kata Basuki dalam paparannya. Peserta antusias mengikuti sosialisasi mulai pukul 10.30 sampai dengan 13.00 ini. Di akhir acara, seluruh undangan dan peserta melakukan deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang. (ttk/ridha/humas)