Cangkrukan Demokrasi Seri 5: Bawaslu Blitar Perkuat Peran Strategis Humas dan Data dalam Pengawasan Pemilu

blitar.bawaslu.go.id - Dalam upaya memperkuat peran komunikasi publik dan pengelolaan data sebagai bagian penting dari pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Blitar mengikuti Diskusi Humas Datin Seri 5 bertajuk "Cangkrukan Demokrasi", yang digelar pada Selasa, 15 Juli 2025. 

Kegiatan ini diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibuka oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Jatim, Dwi Endah Prasetyowati.

Dari Bawaslu Kabupaten Blitar, hadir Jaka Wandira, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, serta Masrukin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, bersama jajaran staf masing-masing. 

Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Blitar untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mendayagunakan media dan data untuk mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif dan transparan.

Diskusi ini menyoroti pentingnya rumah data pengawasan pemilu sebagai pusat integrasi informasi yang berbasis bukti dan akuntabel. 

Rumah data bukan hanya menyimpan angka dan dokumen, melainkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran serta penyusunan laporan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Selain itu, pengelolaan media sosial juga menjadi pembahasan utama. 

Di tengah era digital yang serba cepat, media sosial bukan hanya alat informasi, tetapi juga medan pertempuran narasi demokrasi. 

Oleh karena itu, humas Bawaslu dituntut adaptif dan strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan, membangun citra lembaga yang terpercaya, serta menangkal disinformasi yang berpotensi mengganggu proses pemilu.

Melalui forum Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu Blitar mempertegas peran humas dan pengelolaan data sebagai elemen vital dalam mendukung tugas pengawasan pemilu dan pemilihan. 

Tidak hanya mengawasi secara teknis dan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi informasi, edukasi politik, serta partisipasi masyarakat yang inklusif.*