Bawaslu Blitar Tuan Rumah Diskusi HDI Seri 4, Bahas Pengawasan Medsos

Dibuka Bupati Blitar Mak Rini dan Anggota Bawaslu Jatim    blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kota Pasuruan menjadi tuan rumah berlangsungnya Diskusi Mingguan HDI #4 bertema “Pengawasan Media Sosial” pada Kamis, 24 Juni 2021. Berbeda dengan giat lainnya yang dilangsungkan di kantor Bawaslu, diskusi yang mengundang 25 perwakilan pegiat media sosial dan stakeholder lintas instansi ini, dilangsungkan di Pendapa Ronggohadinegoro dan dibuka oleh Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah serta Anggota Bawaslu Jawa Timur Purnomo Satriyo Pringgodigdo.. Dua narasumber dihadirkan dalam diskusi kamisan ini antara lain, Kepala Dinas Kom-Info Kabupaten Blitar, Eko Susanto dan Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono. Dan bertindak selaku moderator, Koordinator Divisi HDI Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Blitar yang akrab disapa Mak Rini, berharap pelaksanaan kegiatan ini sebagai wahana sharing, belajar bersama dan transformasi keilmuan atas pentingnya pengawasan medsos. Mengingat kehadiran medsos sebagai alat kontrol sosial dan pilar demokrasi, dalam perkembangannya medsos juga sebagai mainstream pengirim pesan pada masyarakat yang tidak hanya fokus menyasar  satu bidang saja. Menurut Mak Rini medsos juga sebagai media komunikasi politik  dapat mempengaruhi cara manusia untuk menyampaikan pendapat. Keberadaan medsos telah mempengaruhi cara dan sistem perpolitikan, sehingga medsos mempunyai posisi yang signifikan dalam proses demokrasi. Dimana medsos yang semula hanya sebagai alat untuk menjaga eksistensi diri, kini sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu, medsos merupakan media yang efektif bagi peserta pilkada dalam menyampaikan visi misi dan program yang diusungnya beserta slogan-slogannya. Purnomo pada acara pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan kajian ini merupakan kegiatan yang ke 4 tetapi tema yang pertama di aspek pengawasan media sosial. Pemiilihan tema tentang pengawasan medsos bukan  pemilihan tema yang serta merta, menurut Purnomo, pengawasan medsos adalah pengawasan yang multidimensi. Pengawasan medsos berkaitan dengan penyebaran media hoaks, ujaran kebencian, isu sara, netralitas ASN, tetapi medsos merupakan panggung politik peserta pemilu dalam membangun citra diri, kampanye dan pengenalan program dari peserta pemilu. Purnomo menjelaskan, bahwa selama pelaksanaaan pengawasan di medsos pada masa penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada berlangsung, tidak semua pelanggaran di medsos berkaitan langsung dengan teknis di penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Menurut catatan beliau, selama pemilu 2019 untuk bulan Agustus sampai bulan Desember terdapat 62 kontens hoaks. Dari jumlah kontens hoaks tersebut yang ada kaitannya langsung dengan teknis penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada hanya ada 5. Seperti voting on line, penambahan angka NOL di angka nomor urut peserta, penyelundupan data pemilih, simulasi orang gila, pendataan orang cina. “Saat Pemilu 2019 dimana sepanjang Agustus sampai Desember Tahun 2019, tercatat ada 62 kontens hoaks. Dari keseluruhan kontens tersebut, yang terkait dengan teknis penyelenggaraan hanya ada 5, yang lain tidak ada kaitannya sama sekali dengan teknis penyelenggaraan pemilu atau pilkada”, terangnya. Pelaksanaan Pilkada 2020 Bawaslu Jawa Timur bersama Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada 2020, berusaha untuk menanggulangi berita hoaks dengan cara yang terstruktur, masif dan sistematis. Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan pengawasan medsos tidak berlangsung begitu saja tetapi ada proses terlebih dahulu yang disiapkan Bawaslu dengan melibatkan elemen-elemen di luar Bawaslu. Medsos yang mempunyai peran vital dan signifikan dalam kehidupan masyarakat kita sekarang, maka penting sekali melakukan pengawasan medsos, apalagi saat proses demokarasi berlangsung. Disisi lain, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian dan isu sara, sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (*/humas)