Perkuat Pengelolaan BMN, Bawaslu Kabupaten Blitar Gelar Rakor Undang Narasumber dari Bawaslu Provinsi Jatim

blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Blitar terus memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2026, yang akan digelar Rabu (19/8/2026).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Blitar dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, dan akan dibuka Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Dr. Nur Ida Fitria, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Narsulin, M.H., selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, akan memberikan pengantar sebelum kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber.

Rapat ini akan menghadirkan secara daring Vibianova Candra Kirana, Penata Laksana Barang Terampil Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring. Kehadiran narasumber tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan pemahaman kepada jajaran sekretariat mengenai pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Pengelolaan BMN menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas kelembagaan. Setiap barang milik negara perlu dikelola dan ditatausahakan secara baik agar keberadaan, penggunaan, serta pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui rapat koordinasi ini, jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar diharapkan memiliki pemahaman yang semakin baik mengenai pengelolaan BMN sekaligus mampu menerapkannya secara tertib dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi internal, sehingga pengelolaan BMN di lingkungan Bawaslu Kabupaten Blitar dapat berjalan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan pengelolaan aset yang semakin baik, Bawaslu Kabupaten Blitar berkomitmen mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional serta memastikan seluruh sarana dan prasarana yang menjadi aset negara dapat digunakan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan.*