Jawa Timur Jadi Wilayah Piloting Manajemen Talenta ASN, Bawaslu Blitar Ikuti Sosialisasi dan Pemutakhiran Data

blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan Piloting Sosialisasi dan Pemutakhiran Data ASN dalam rangka Implementasi Manajemen Talenta di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yang dilaksanakan secara pada Jumat hingga Minggu (16–18/10/2026).

Bawaslu Kabupaten Blitar diwakili staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Eko Setyorini dan Elly Rahma Dewi. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan manajemen talenta ASN, dengan Jawa Timur ditetapkan sebagai wilayah piloting atau percontohan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1312 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kebijakan ini menjadi landasan dalam mendorong pengelolaan ASN yang profesional, berintegritas, dan berbasis sistem merit.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, serta dihadiri anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi dan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Bawaslu, termasuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan terkait penerapan manajemen talenta sekaligus pentingnya pemutakhiran data ASN. Data kepegawaian yang akurat dan terkini diperlukan untuk mendukung pemetaan sumber daya manusia, termasuk potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, keikutsertaan dalam kegiatan piloting ini menjadi langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan manajemen talenta di tingkat satuan kerja. Kesiapan tersebut memerlukan keterlibatan pengelola SDMO serta dukungan seluruh ASN dalam memastikan data kepegawaian diperbarui secara cermat dan sesuai kondisi sebenarnya.

Melalui penerapan manajemen talenta, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat tata kelola sumber daya manusia yang terencana, transparan, dan akuntabel. Upaya ini sekaligus mendukung pengembangan ASN berdasarkan sistem merit guna menunjang kinerja dan profesionalitas kelembagaan.*