Jajaran Bawaslu Blitar Ikuti Sosialisasi IKU, Bawaslu RI Perkuat Budaya Kinerja Berbasis Dampak

blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu terus memperkuat tata kelola kinerja melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil dan dampak. Penguatan tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (24/7/2026).

Dari Bawaslu Kabupaten Blitar, kegiatan diikuti oleh Ketua Nur Ida Fitria, para anggota Bawaslu, serta jajaran sekretariat sebagai bagian dari upaya menyelaraskan sistem manajemen kinerja di seluruh tingkatan Bawaslu.

Membuka kegiatan, Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menegaskan bahwa penyusunan IKU bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan setiap program dan aktivitas memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, paradigma pengelolaan kinerja perlu bergeser dari sekadar mengejar kuantitas kegiatan menuju pencapaian hasil yang berdampak terhadap kualitas demokrasi dan penguatan kelembagaan.

"Kinerja tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana pekerjaan tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu," ujar Herwyn.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa IKU merupakan fondasi dalam membangun organisasi yang berorientasi pada kinerja. Ia menekankan pentingnya penyusunan indikator yang selaras dengan tujuan strategis lembaga, memiliki ukuran yang objektif, serta mampu menggambarkan manfaat dari setiap program yang dijalankan.

Puadi menilai keberhasilan pengawasan pemilu harus dilihat dari perubahan dan dampak yang dihasilkan, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan maupun dokumen yang diselesaikan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengajak seluruh jajaran Bawaslu membangun perspektif baru dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi melalui berbagai program di masa non-tahapan.

Menurut Totok, seluruh insan Bawaslu perlu memandang dirinya sebagai pengawal demokrasi sehingga setiap aktivitas yang dilaksanakan memiliki orientasi pada penguatan demokrasi secara berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, seluruh peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama yang objektif, konsisten, dan akuntabel sebagai dasar pengelolaan kinerja organisasi. Bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap program pengawasan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan demokrasi.*