Bawaslu Blitar Ikuti Cangkrukan Demokrasi Jatim, Bahas Keterbukaan Informasi Pemilu Inklusif

blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan Diskusi Humas Datin bertajuk Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Keterbukaan Data dan Informasi Pemilu yang Inklusif bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan” sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi dalam pengawasan pemilu yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu RI Puadi sebagai keynote speaker, dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits sebagai pengarah dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dwi Endah Prasetyowati sebagai pengantar. Diskusi juga menghadirkan Moh. Sitoh Anang, Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, serta M. Hasbi Ash Shiddiqiy dari Bawaslu Kota Malang dan Farid Wadjadi dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagai penanggap. Adapun moderator kegiatan adalah Dian Pratnawati dari Bawaslu Kota Mojokerto.

Melalui forum ini, keterbukaan data dan informasi pemilu menjadi perhatian penting, khususnya dalam memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan memperoleh akses informasi yang setara. Informasi kepemiluan yang disajikan secara terbuka dan mudah dipahami dapat mendukung partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan pemilu yang inklusif.

Diskusi Humas Datin ini juga menjadi ruang berbagi gagasan dan pengalaman antarjajaran Bawaslu dalam mengembangkan strategi komunikasi publik dan pengelolaan data informasi. Ketersediaan informasi yang mudah diakses menjadi salah satu aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

Bagi Bawaslu Kabupaten Blitar, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan informasi publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan keterbukaan informasi diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, dalam mengawal proses demokrasi.

Melalui Cangkrukan Demokrasi, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan sinergi kehumasan dan pengelolaan data informasi di lingkungan Bawaslu. Upaya tersebut diharapkan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara.*