Tabuhan Gong Totok, Tandai Penguatan Kelembagaan Lewat 8 Bidang Strategis Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

blitar.bawaslu.go.id – Dentang gong oleh Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono di Surabaya menandai dimulainya babak baru penguatan kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur, pada Selasa (19/8/2025) di Vasa Hotel Surabaya. 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur meresmikan Kick Off Penguatan Kelembagaan dengan tema “Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban”, disaksikan ratusan hadirin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria bersama anggotanya, Jaka Wandira dan Narsulin, turut hadir dalam forum strategis tersebut.

Penguatan kelembagaan difokuskan pada delapan bidang prioritas: akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan. 

Seluruh bidang dikerjakan dengan pendekatan koordinator wilayah (koorwil), di mana setiap koorwil bertanggung jawab mengembangkan satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Dari delapan pilot project ini, diharapkan praktik baik dapat menyebar ke daerah lain di Jawa Timur.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa gagasan penguatan kelembagaan lahir dari refleksi panjang terhadap tantangan di lapangan.

“Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Bukan sekadar menambah kegiatan, melainkan menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin Bawaslu tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas,” ujarnya.

Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya milik provinsi, melainkan milik bersama. 

Sinergi vertikal antara provinsi, kabupaten/kota, dan koordinator wilayah menjadi kunci membangun sistem kelembagaan yang utuh sekaligus relevan dengan kebutuhan lokal.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda Jawa Timur, pimpinan Bawaslu kabupaten/kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.

Bagi Bawaslu, penguatan kelembagaan ini tidak sekadar agenda internal, melainkan wujud komitmen menjaga marwah demokrasi. 

Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, Bawaslu semakin siap menjalankan tugas utama: mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran, demi terwujudnya pemilu berkeadilan dan berkeadaban.*