Pimpin Apel di Bawaslu Blitar, Totok: Jika Demokrasi Baik, Pemilu Pasti Baik

blitar.bawaslu.go.id – Apel Senin (8/9/2025) di halaman Bawaslu Kabupaten Blitar terasa istimewa, karena langsung dihadiri Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, selaku inspektur apel. 

Kehadirannya membawa semangat baru sekaligus ajakan refleksi mendalam bagi jajaran Bawaslu Kabupaten dan Kota Blitar. 

Dalam amanatnya, pria kelahiran Malang yang kini menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI itu menekankan pentingnya kesungguhan seluruh jajaran dalam menjalankan peran kelembagaan, baik di masa tahapan pemilu maupun di luar tahapan.

“Kita ini bukan pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi. Jadi, bukan soal tahapan atau non-tahapan. Sebagai lembaga yang tetap dan mandiri, Bawaslu harus terus menegakkan demokrasi. Jika demokrasi baik, pemilu pasti baik,” tegas Totok.

Totok menjelaskan, di masa tahapan pemilu, Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan dan penindakan.

Namun, di masa non-pemilihan, tugas utama beralih pada pencegahan dan konsolidasi demokrasi.

Ia menekankan pentingnya Bawaslu untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan. 

Upaya ini, menurutnya, merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi yang tidak boleh berhenti.

“Tidak ada pemilu bukan berarti tidak ada kerja. Justru di luar tahapan kita harus lebih banyak berbicara dengan publik, hadir di simpul-simpul masyarakat. Modal kita hanya pengetahuan dan keberanian berdialog,” jelasnya.

Totok yang juga pernah berkarier sebagai wartawan ini menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah ujung tombak Bawaslu RI dalam menjaga kualitas demokrasi di akar rumput. 

Ia mendorong jajaran pengawas di daerah melakukan profiling organisasi terkait demokrasi sekaligus aktif melakukan mitigasi demokrasi.

“Pada masa non tahapan dan non pemilihan seperti ini, apa yang kita lakukan? Makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama masyarakat. Bicara soal demokrasi supaya orang paham. Kita memiliki tanggung jawab moral terhadap demokrasi,” tandasnya.

Menurut Totok, setidaknya ada tiga isu pokok yang bisa dibicarakan dalam “obrolan demokrasi” dengan masyarakat, yakni otoritarianisme, oligarki, dan militerisme. Isu-isu itu penting dipahami agar penguatan literasi demokrasi semakin relevan dan kontekstual.

Apel yang diikuti jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten dan Kota Blitar serta seluruh staf sekretariat ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama.

“Meneguhkan effort sebagai pekerja demokrasi adalah kunci. Demokrasi harus kita rawat. Jika demokrasi baik, maka pemilu yang kita awasi juga akan berjalan baik,” pungkas Totok.

Dengan semangat ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan kembali perannya sebagai penyelenggara pengawasan pemilu dan pemilihan yang tidak hanya hadir di saat pesta demokrasi berlangsung, tetapi juga aktif menjaga keberlangsungan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.*