P2P Kabupaten Blitar Cetak Kader Pengawas Partisipatif, Bawaslu Jatim Dorong Peran Aktif Hadapi Pemilu 2029

blitar.bawaslu.go.id – Pengawasan pemilu yang efektif dimulai dari masyarakat yang sadar dan peduli terhadap proses demokrasi. Semangat itulah yang menjadi pesan utama Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Blitar secara daring, Rabu (22/7/2026). Ia mengajak seluruh peserta menjadi kader pengawas yang mampu mengawal demokrasi sejak masa persiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2029.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Jawa Timur yang akrab disapa Sisin tersebut menjelaskan bahwa P2P merupakan program nasional hasil kolaborasi Bawaslu RI dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan, tetapi juga membentuk agen-agen pengawasan partisipatif yang dapat menyebarluaskan literasi demokrasi kepada masyarakat.

"Ilmu yang diperoleh dari P2P tidak boleh berhenti di ruang pelatihan. Para peserta diharapkan menjadi penggerak yang mampu menularkan pemahaman kepemiluan kepada komunitas dan lingkungan masing-masing," ujarnya.

Dalam paparannya, Dewita menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah siklus yang terdiri atas tiga fase, yaitu pra-election, election, dan post-election. Saat ini Indonesia berada pada fase pra-election, yakni masa persiapan yang diisi dengan pendidikan politik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi, hingga berbagai persiapan menuju Pemilu 2029.

Menurutnya, fase tersebut menjadi momentum strategis untuk menanamkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Dari proses inilah diharapkan lahir kader-kader yang mampu menjadi penghubung antara Bawaslu dengan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu.

Selain memperkuat literasi demokrasi, Dewita juga mengingatkan peserta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang kerap muncul menjelang pemilu, seperti politik uang, hoaks, dan disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas pilihan masyarakat.

Ia berharap kader P2P mampu menjadi sumber informasi yang benar sekaligus berkontribusi dalam upaya pencegahan pelanggaran di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu yang memiliki keterbatasan personel. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi.

"Pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap peserta P2P dapat menjadi mitra Bawaslu untuk memperluas budaya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat," katanya.

Nur Ida juga mendorong peserta memanfaatkan forum P2P sebagai ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga semangat pengawasan dapat terus berkembang di berbagai komunitas.

Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kabupaten Blitar menghadirkan tiga narasumber, yakni Dr. H. Abdul Hakam Sholahuddin, M.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar periode 2018–2023 yang kini menjadi dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; Abdul Aziz Kaharudin, S.Sos., M.H., mantan Anggota Bawaslu Kota Blitar periode 2018–2023 yang saat ini menjabat Anggota KPU Kota Blitar; serta Narsulin, S.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut difasilitasi oleh Jaka Wandira, Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Melalui P2P, Bawaslu Kabupaten Blitar berharap lahir kader-kader pengawas partisipatif dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga masyarakat desa yang siap berkontribusi mewujudkan Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.