Hari Ketujuh Orientasi PPPK, Peserta Bawaslu Kabupaten Blitar Dalami Perencanaan Kinerja Berbasis Hasil

blitar.bawaslu.go.id – Sembilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Kabupaten Blitar kembali mengikuti Hari Ketujuh Orientasi PPPK, Peserta Bawaslu Kabupaten Blitar Dalami Perencanaan Kinerja Berbasis Hasil. Kegiatan berlangsung secara daring dan menjadi bagian dari rangkaian penguatan kompetensi aparatur di lingkungan Bawaslu.

Pada hari ketujuh, materi difokuskan pada penguatan sistem manajemen kinerja agar peserta memahami keterkaitan antara sasaran organisasi, unit kerja, hingga target kinerja individu. Pembelajaran diawali dengan materi Perencanaan Kinerja Organisasi, Unit Kerja, dan Individu yang disampaikan oleh Annisa, staf SDM Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Materi tersebut dilengkapi muatan lokal mengenai nilai-nilai antikorupsi dan profesionalisme yang dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta.

Dalam paparannya, Dewita Hayu Shinta menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama bagi aparatur Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Nilai-nilai antikorupsi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pelayanan maupun pengawasan sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Sesi berikutnya menghadirkan Pitut Fariana yang menyampaikan materi Penyusunan Rencana Kerja dan Indikator Kinerja PPPK. Peserta dibekali pemahaman mengenai penyusunan target kerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi, termasuk cara menetapkan indikator kinerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, peserta juga memperoleh materi mengenai mekanisme, prinsip, dan tindak lanjut manajemen kinerja yang dipaparkan oleh Riche Rahma, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja di lingkungan Bawaslu.

Orientasi PPPK yang berlangsung sejak 6 Juli 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pembelajaran yang terstruktur, diharapkan sembilan PPPK Bawaslu Kabupaten Blitar mampu mengimplementasikan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan budaya kerja berorientasi hasil dalam mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan dan pengawasan pemilu yang berkualitas.*