Fritz Minta Sukses Pemilu 2019 Terulang Saat Pilkada 2020

repost: https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fritz-minta-sukses-pemilu-2019-terulang-saat-pilkada-2020

nggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, saat membuka acara Rakor Evaluasi Tugas dan Fungsi Divisi Hukum Serta Pelaksanaan PHPU dalam Pemilu 2019 Gelombang I di Bogor, Senin 19 Agustus 2019/Foto: Abdul Hamid

BOGOR- Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kesuksesan Pemilu 2019 dapat terulang kembali saat gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Hal ini dia sampaikan saat membuka kegiatan Rakor Evaluasi Tugas dan Fungsi Divisi Hukum Serta Pelaksanaan PHPU dalam Pemilu 2019 Gelombang I di Bogor, Senin (19/08/2019).

Fritz menjabarkan, capaian hasil diperoleh Bawaslu dalam pemilu tahun ini misalnya keterangannya dalam sidang sengketa hasil pemilu sangat dipertimbangkan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Karenanya, dia berharap Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengulangi capaian tersebut dalam Pilkada 2020 mendatang.

Dia menerangkan, divisi pengawasan Bawaslu sendiri sudah memakai konsep digitalisasi C1 serta membuat inovasi melalui Siswaslu (sistem pengawasam pemilu). “Teman-teman menjadi bagian, ikut menuliskan keterangan yang mudah dibaca dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Itu salah satu prestasi kita yang tentu harus dapat kita ulangi saat perselisihan Pilkada tahun depan. Bisa?" pintanya kepada peserta yang hadir.

Fritz pun  turut mengingatkan jajaran Bawaslu daerah tidak terbuai dan  terus melakukan perbaikan dalam mengawasi Pilkada 2020. Bawas tingkat kabupaten/kota baginya perlu tampil terdepan dalam Pilkada 2020 dan didukung Bawaslu tingkat provinsi.

“Bawaslu kabupaten di depan dan Bawaslu Provinsi nonton lewat live streaming. Harusnya bukan saja merefleksikan proses penulisan keterangan tertulis, tapi apa yang bisa kita improve dari kekurangan yang perlu untuk diperbaiki oleh Bawaslu provinsi dan pusat," terangnya.

Dirinya memberi contoh salah satu hal yang perlu untuk diperbaiki adalah terkait proses sosialisasi peraturan perundang-undangan. “Ini yang akan kita diskusikan. Saya rasa ini bisa menjadi bagian proses penguatan divisi hukum untuk ke depan," imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini dihadiri dua belas Bawaslu tingkat provinsi yang meliputi Bawaslu Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. (humas)