DHS Seri #4: Bawaslu Dorong Penguatan SDM sebagai Pilar Pengawasan Pemilu Berkualitas

blitar.bawaslu.go.id — Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri ke-4 pada Selasa (28/4/2026) pukul 09.00 WIB secara daring melalui Zoom. 

Kegiatan ini mengangkat tema “Sumber Daya Manusia (SDM)” sebagai upaya memperkuat kapasitas internal lembaga dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu ke depan.

Diskusi ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari forum rutin yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan. 

Melalui tema yang diusung, DHS Seri #4 menitikberatkan pada pentingnya peran SDM sebagai mesin penggerak organisasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan.

Dalam forum tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta menegaskan bahwa fungsi SDM dan dukungan operasional memiliki peran strategis dalam memastikan kinerja organisasi berjalan optimal. 

Tidak hanya sebatas pengelolaan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memetakan tantangan, menyelesaikan hambatan, serta menghadirkan inovasi yang relevan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Nikmatus Sholihah selaku koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa, beserta jajaran staf mengikuti diskusi via zoom ini. 

“SDM merupakan fondasi utama organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat menghadirkan pelayanan yang efektif, solutif, dan adaptif terhadap dinamika kepemiluan,” kata Dewita Hayu Shinta yang biasa disapa Sisin.

Selain itu, komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM juga dipandang sebagai langkah penting dalam membangun pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan responsif. Hal ini sejalan dengan upaya Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan DHS, Bawaslu berharap tercipta ruang dialog yang konstruktif sekaligus menjadi wadah bertukar gagasan dalam merumuskan strategi penguatan SDM. Dengan demikian, kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang, khususnya menuju Pemilu 2029, dapat semakin optimal dan bermartabat.*