Bentuk Kampung Anti Politik Uang untuk Pemilu Bermartabat

foto: Bawaslu Kabupaten Blitar GAYENG: Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin bersama para komisioner Bawaslu dalam Jagong Kepengawasan Pemilu dan Deklarasi Kampung Anti Politik Uang di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro.   BLITAR KABUPATEN- Dalam upaya menyukseskan Pemilu 2019 dan mencapai pemilu yang bermartabat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar membentuk kampung anti politik uang. Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Kampung Anti Politik Uang bersama warga, menjelang masa tenang pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, dengan pembentukan kampung anti politik uang ini, bisa menggalang partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mengeliminasi politik uang pada pelaksanaan pesta demokrasi 17 April mendatang. Pria kelahiran Bojonegoro ini mengatakan, ada sebanyak 22 kampung anti politik uang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar. Pihak Bawaslu bersama panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan mensosialisasikan tentang tolak dan lawan money politics atau politik uang. “Mereka berkomitmen dan berikrar melawan politik uang. Kami sudah deklarasikan di Dusun Pakel, Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin. Dalam Deklarasi Kampung Anti Politik Uang, ada beberapa poin yang menjadi komitmen bersama. Antara lain, warga kampung menolak dan melawan politik uang menjelang Pemilu. Mereka tidak akan golput dan melaporkan segala tindak kecurangan dan praktik politik uang selama proses pemilu ke Panwascam dan Bawaslu. “Upaya preventif dilakukan oleh setiap Pengawas TPS yang akan melakukan patroli setiap saat untuk menolak politik uang. Ketika ada dugaan pelanggaran, mereka siap melaporkan ke Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Blitar,” jelasnya. Menurut Hakam, keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi bersama untuk memberantas politik uang, sangat diharapkan. Dengan terbentuknya kampung anti politik uang, diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan partisipatif dalam pemilu. “Ini upaya untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan menghasilkan wakil rakyat serta pemimpin negara yang berkualitas. Tidak hanya menjadi tugas para penyelenggara Pemilu, namun sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder,” ujarnya. (humas)