Bawaslu Kabupaten Blitar Ikuti Diskusi PPKS, Perkuat Komitmen Ciptakan Ruang Kerja Aman dan Setara

blitar.bawaslu.go.id — Bawaslu Kabupaten Blitar mengikuti kegiatan diskusi daring yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertema “Ruang Kerja Setara: Memahami Kekerasan Seksual dari Kacamata Gender”, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, para anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, serta seluruh jajaran staf sekretariat. Diskusi berlangsung sebagai sarana edukasi dan penguatan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja secara menyeluruh.

Ketua Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Bawaslu Jatim dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Menurutnya, persoalan kekerasan seksual bukan hanya menyangkut etika kerja, tetapi juga isu hak asasi manusia yang berdampak terhadap kesehatan mental, produktivitas pegawai, hingga citra kelembagaan.

Eka menjelaskan, Pokja PPKS dibentuk secara sistematis dengan dasar hukum yang jelas, merujuk pada kebijakan internal Bawaslu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi program tersebut juga telah diterapkan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk keseriusan lembaga dalam menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh.

Dalam paparannya, Eka membeberkan bahwa struktur Pokja PPKS terdiri dari empat bidang utama, yakni bidang pencegahan dan kebijakan, investigasi dan penanganan, dukungan serta pemulihan penyintas, dan monitoring kepatuhan. Keempat bidang tersebut saling terintegrasi guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jajaran.

Selain itu, Bawaslu Jatim juga terus mengembangkan pendekatan yang adaptif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis digital yang kini semakin berkembang. Pokja PPKS disebut telah menyiapkan SOP, mekanisme internal, hingga saluran pengaduan yang aman untuk mendukung perlindungan korban dan penanganan kasus secara profesional.

Eka Rahmawati turut menyoroti bentuk-bentuk kekerasan seksual yang rentan terjadi di lingkungan kerja akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti praktik quid pro quo maupun situasi kerja yang intimidatif. Karena itu, ia menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang sehat, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan dukungannya terhadap penguatan budaya kerja yang profesional dan inklusif, sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual di seluruh tingkatan kelembagaan pengawas pemilu.*