Bawaslu Kabupaten Blitar Hadiri Rapim se-Jawa Timur, Penguatan Kelembagaan dan Akuntabilitas Jadi Fokus Utama

blitar.bawaslu.go.id – Rapat Pimpinan (Rapim) Penguatan Kelembagaan Bawaslu se-Jawa Timur akhirnya terselenggara setelah melewati proses persiapan selama hampir tiga bulan. Kegiatan yang berlangsung di Vasa Hotel Surabaya pada 30 November hingga 2 Desember 2025 ini menjadi forum konsolidasi penting untuk memperkuat fondasi kelembagaan pengawas pemilu di seluruh Jawa Timur.

Bawaslu Kabupaten Blitar hadir lengkap dalam agenda tersebut, terdiri dari Ketua Nur Ida Fitria, anggota Masrukin, Narsulin, Jaka Wandira, serta Kepala Sekretariat Heru Setyawan. Dibuka oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur A Warits pada Minggu 30 November 2025, giat ini ditutup pada Selasa 2 Desember 2025 oleh Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa Rapim ini merupakan momentum strategis yang lahir setelah adanya dukungan anggaran khusus penguatan kelembagaan. Menurutnya, kehadiran anggaran tersebut menjadi alasan kuat untuk segera mempertemukan seluruh jajaran pemimpin Bawaslu kabupaten/kota.

Rapim kali ini dirancang sebagai ruang berbagi praktik baik dari delapan bidang penguatan kelembagaan yang telah diuji di delapan kabupaten/kota percontohan. 

Warits menekankan bahwa meskipun terbagi dalam delapan bidang, keseluruhannya tetap merupakan satu kesatuan konsep yang dirancang untuk memperbaiki tata kelola Bawaslu di daerah.

“Yang paling mendasar adalah akuntabilitas. Banyak kesalahan audit yang berulang di Bawaslu kabupaten/kota, bahkan di tingkat provinsi. Kita tidak bisa menjalankan pengawasan pemilu dengan baik jika lembaga kita sendiri masih menyimpan kekurangan,” jelas Warits.

Ia menegaskan bahwa mulai 2026 seluruh 38 kabupaten/kota akan menerapkan standar baru penguatan akuntabilitas keuangan. Jika masih ditemukan persoalan yang sama, maka penyebabnya bukan lagi sekadar administratif, melainkan menyangkut cara pikir, karakter, sistem, atau kemampuan teknis SDM.

Selain akuntabilitas, Rapim juga menyinggung isu sensitif yang jarang menjadi pembahasan struktural: kekerasan seksual di lingkungan kerja. Warits mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, terdapat beberapa kasus yang muncul dan perlu ditangani secara serius.

“Kita harus membangun ruang kerja yang aman dan inklusif. Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki,” tegasnya. Karena itu, sesi khusus mengenai isu ini dijadwalkan menjadi bagian dari Rapim.

Menutup arahannya, Warits mengingatkan kembali tentang tanggung jawab besar yang diemban Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

“Bawaslu memikul amanat besar dalam menjaga integritas demokrasi. Tugas kita tidak hanya mengawasi, tetapi juga membangun literasi politik berbasis catatan peristiwa. Jangan sampai kita menjadi masalah baru karena kelalaian atau ketidakmampuan, terutama di tingkat pimpinan,” ujarnya.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Blitar dalam Rapim ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan kualitas SDM, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan pengawasan pemilu pada tahun-tahun mendatang.*