Bawaslu Jatim Gelar Cangkrukan Demokrasi: Kupas Strategi Hadapi Fenomena Buzzer dalam Pengawasan Pemilu

blitar.bawaslu.go.id – Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Cangkrukan Demokrasi 2025 bertema “Strategi Kehumasan dan Data Informasi dalam Menangani Fenomena Buzzer Demokrasi”, Senin (15/9/2025). 

Kegiatan ini membahas strategi komunikasi publik untuk menangkal buzzer yang berpotensi merusak kualitas demokrasi dan pemilu.

Kegiatan Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin 2025 dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025, mulai pukul 13.00 WIB. 

Acara ini resmi dibuka oleh Dwi Endah Prasetyowati, Anggota Bawaslu Jawa Timur, yang menekankan pentingnya kehumasan dan pengelolaan data informasi dalam menghadapi era digital, khususnya menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.

“Fenomena buzzer tidak bisa dianggap remeh. Ia bisa menjadi ancaman serius bagi netralitas informasi dan integritas demokrasi. Kehumasan Bawaslu harus mampu membangun narasi positif yang menyejukkan publik,” tegas Dwi Endah dalam sambutannya.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai daerah, yakni Jombang, Jember, Kediri, dan Lamongan, yang berbagi pengalaman tentang strategi menghadapi buzzer, baik melalui pendekatan komunikasi publik, literasi digital, maupun pemanfaatan data informasi yang akurat.

Dari Kabupaten Blitar, hadir Jaka Wandira, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, bersama staf humas dan datin. 

Kehadiran ini menjadi wujud komitmen Bawaslu Kabupaten Blitar dalam memperkuat strategi komunikasi publik untuk menjaga integritas informasi dalam pengawasan pemilu.

Dalam forum tersebut, dibahas bahwa buzzer sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi provokatif, hoaks, atau framing yang dapat memengaruhi opini publik. 

Oleh karena itu, strategi kehumasan Bawaslu dituntut untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang benar, cepat, dan menenangkan.

Melalui kegiatan Cangkrukan Demokrasi 2025, Bawaslu Jawa Timur berharap seluruh jajaran humas dan datin di kabupaten/kota mampu memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam literasi demokrasi. 

Hal ini sejalan dengan tugas Bawaslu untuk mengawasi pemilu secara partisipatif, berintegritas, serta menjaga ruang publik tetap sehat dan demokratis.*