Bawaslu Jatim Dorong Penguatan Kelembagaan Lewat Pilot Project, Bawaslu Blitar Hadir dalam Rakor Strategis di Kediri

blitar.bawaslu.go.id – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu terus menjadi fokus utama demi memperkuat peran Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi di daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Teknis Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri, 3 hingga 4 Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, serta jajaran pimpinan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Blitar turut hadir melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Narsulin, serta Kepala Sekretariat, Heru Setyawan.

Dalam paparannya, Ketua Bawaslu Jatim menegaskan bahwa terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat demi membangun kelembagaan Bawaslu yang kokoh, yakni: Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, serta sistem informasi dan data. Ketiganya menjadi landasan strategis untuk mendorong delapan bidang prioritas yang saat ini tengah dijalankan dalam skema pilot project.

“Awalnya ada sembilan bidang, tapi setelah evaluasi beberapa digabung menjadi delapan. Kami menyadari bahwa menyelesaikan seluruhnya dalam dua bulan di seluruh daerah adalah hal yang tidak realistis. Karena itu, pendekatan pilot project diterapkan secara terbatas di wilayah yang mewakili posisi tengah, agar hasilnya bisa dijadikan pembelajaran,” ungkap Warits.

Salah satu bidang prioritas yang disoroti adalah penguatan kelembagaan, khususnya mendorong Unit Kerja Mandiri (UKM) agar bisa naik status menjadi Satuan Kerja (Satker). Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam mendorong kemajuan kelembagaan tanpa menghambat daerah lain yang sudah siap lebih dulu.

Tak hanya itu, Warits juga menyoroti dua bidang yang dinilainya paling menantang namun krusial, yaitu literasi demokrasi dan hubungan antar lembaga. Keduanya memerlukan pendekatan koordinatif yang kuat, terutama di tingkat kabupaten/kota dengan dukungan koordinator wilayah (korwil) secara teknis.

Warits menambahkan, bahwa proses penguatan ini melibatkan kerjasama erat lintas level, mulai dari jajaran Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu RI, hingga Komisi II DPR RI dalam hal penganggaran dan kebijakan kelembagaan. Dirinya berharap, pada November mendatang akan ada pelaporan komprehensif atas capaian maupun tantangan dari proyek percontohan ini.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Blitar dalam forum strategis ini merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan kelembagaan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas pengawasan pemilu secara menyeluruh. Melalui forum ini, diharapkan terjadi sinergi dan kesepahaman dalam menguatkan fondasi kelembagaan pengawas pemilu di seluruh Jawa Timur.*