Lompat ke isi utama

Berita

Uji Petik PDPB November, Bawaslu Blitar Temukan 87 Perubahan Data Pemilih

sarper

Bawaslu Kabupaten Blitar menyampaikan surat saran perbaikan nomor B-68/PM.00.02/K.JI-03/11/2026 kepada KPU Kabupaten Blitar, Senin (16/11/2026).

blitar.bawaslu.go.id – Hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode November 2026 mencatat 87 perubahan data pemilih di Kabupaten Blitar. Temuan tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten Blitar kepada KPU Kabupaten Blitar melalui surat saran perbaikan nomor B-68/PM.00.02/K.JI-03/11/2026, Senin (16/11/2026).

Surat disampaikan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Jaka Wandira, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat didampingi staf divisi. Penyerahan diterima Anggota KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santosa, didampingi staf.

Berdasarkan hasil pengawasan melalui metode uji petik, Bawaslu menemukan empat kategori perubahan data, yakni 11 pemilih meninggal dunia, 49 pemilih baru, 11 pemilih pindah keluar, dan 16 pemilih pindah masuk. Total terdapat 87 perubahan data yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran.

Jaka Wandira menyampaikan bahwa hasil uji petik tersebut perlu menjadi perhatian KPU agar setiap perubahan data pemilih diproses melalui koordinasi dan pencocokan dengan instansi terkait.

“Pemutakhiran data pemilih harus terus dikawal agar setiap perubahan sesuai dengan kondisi faktual dan didukung data administrasi yang valid. Karena itu, hasil pengawasan melalui uji petik ini kami sampaikan sebagai bahan tindak lanjut KPU, sehingga akurasi dan kemutakhiran data pemilih dapat terus dijaga,” ujar Jaka.

Melalui surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar menyarankan KPU melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Blitar maupun pemerintah desa atau kelurahan terkait untuk penyusunan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

Selain itu, Bawaslu meminta KPU menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mengatur koordinasi KPU kabupaten/kota untuk memperoleh masukan data pemilih dengan sejumlah pihak, antara lain Bawaslu, Disdukcapil, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, RT/RW, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan.

Bawaslu juga mendorong KPU menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai regulasi.

Penyampaian saran perbaikan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan PDPB. Melalui koordinasi dan tindak lanjut atas temuan di lapangan, proses pemutakhiran diharapkan menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.*

Humas Bawaslu Kabupaten Blitar