Tadarus Pengawas Pemilu 21: Kompleksitas Mewujudkan Pilkada dan Pemilu Berkualitas

  Kompleksitas dalam mewujudkan Pilkada dan Pemilu yang berkualitas, menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi penyelenggara. Sehingga, diperlukan kerjasa berbagai elemen bangsa yang terlibat untuk merealisasikan Pilkada dan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang menurunkan kualitas pemilu dan pilkada di Indonesia. Antara lain, aspek kontestas atau peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah- TNI- Polri, dan aspek pemilih. “Dari aspek kontestan atau peserta Pemilu, persoalannya dalam membangun keterpilihan masih melalui cara traksaksional, politisasi sara, dan melanggar aturan dalam kontestasi. Sedangkan aspek penyelenggara Pemilu yang dapat menurunkan kualitas Pemilu adalah tidak netral serta professionalnya penyelenggara Pemilihan,” Ungkapnya saat menjadi narasumber Tadarus Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia edisi ke-21, Minggu (17/5). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah, menyebutkan setidaknya ada 4 persoalan yang menurunkan kualitas Pemilu dan Pilkada di Indonesia, keempat aspek itu yakni darisegi konstestan atau peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, Pemerintah TNI dan Polri,serta aspek pemilih. “Dari aspek kontestan atau peserta Pemilu persoalannya dalam membangun keterpilihan masih melaluicara traksaksional, politisasi sara, dan melanggar aturan dalam kontestasi. Sedangkanaspek penyelenggara Pemilu yang dapat menurunkan kualitas Pemilu adalah tidaknetral serta professionalnya penyelenggara Pemilihan,” Ungkapnya saat menjadinarasumber Tadarus Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia edisi ke-21, Minggu (17/5). Dia menambahkan, penurunan kualitas Pemilu juga dapat dipengaruhi netralitas ASN, TNI danPolri serta politisasi kebijakan negara/daerah, kemudian dari segi Pemilih yakni minimnya akses pemilih, serta masih adanya intimidasi terhadap Pemilih dan masyarakatyang masih permisif terhadap praktik politik uang. Untuk itu Abdullah menerangkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan mengawasi penyelenggaraan Pilkada, tidak sebatas hanya menggunakan hak pilih belaka. "Hal Pentingdalam pengawasan partisipatif terbangun, maka dapat meningkatkan hasil akhir Pemiluyang demokratis, Pemilu yang jujur dan adil demokratis dibutuhkan ruang partisipasiaktif masyarakat kususnya pemilih muda untuk memperluas aktor pengawasan publikdengan melakukan pengawasan mandiri atau dapat bersinergi dengan Bawaslu,’’ jelasnya.