Strategi Pengawasan PDPB Jatim Jadi Rujukan, Bawaslu Blitar Perkuat Akurasi Data Pemilih

blitar.bawaslu.go.id — Bawaslu Kabupaten Blitar terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan merujuk pada strategi dan kebijakan pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penguatan ini menjadi bagian penting dari tugas Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilu dan pemilihan guna menjamin hak pilih warga serta mencegah potensi sengketa hasil pemilihan.

Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar kedua secara nasional, Jawa Timur menghadapi tantangan serius dalam menjaga akurasi data pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya, jumlah pemilih di Jawa Timur tercatat mencapai lebih dari 30,8 juta jiwa, dengan dinamika kependudukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut pengawasan yang ketat, sistematis, dan berkelanjutan hingga ke tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Blitar.

Dalam catatan pengawasan Bawaslu Jawa Timur, sejumlah persoalan krusial masih kerap ditemukan, seperti data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS)—misalnya pemilih meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI/Polri—serta pemilih baru, termasuk pemilih pemula dan purnawirawan TNI/Polri yang harus segera terakomodasi dalam daftar pemilih.

Selain itu, pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya, Bawaslu Jawa Timur telah memetakan 27 potensi kerawanan, antara lain coklit yang tidak dilakukan secara door to door, tidak diperbaikinya kesalahan data administrasi, hingga tidak tercatatnya ragam disabilitas pemilih. Pemetaan kerawanan ini menjadi referensi penting bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan melekat di wilayahnya.

Untuk menjamin kualitas data pemilih, Bawaslu Jawa Timur menerapkan strategi pengawasan berlapis yang juga diadopsi di tingkat kabupaten/kota. Strategi tersebut meliputi uji petik (spot check) secara acak di lapangan, analisis data melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), pembukaan posko aduan masyarakat, serta koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Memasuki semester II tahun 2025 hingga persiapan pengawasan 2026, Bawaslu Jawa Timur menekankan sejumlah catatan strategis, seperti pentingnya validitas data purnawirawan TNI/Polri, tindak lanjut atas saran perbaikan pengawas pemilu, transparansi berita acara pleno, serta penguatan inovasi berbasis data. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam memperkuat pengawasan PDPB di daerah.

Pengawasan PDPB yang dilakukan secara konsisten sejak dini juga berfungsi sebagai mitigasi awal potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Data hasil pengawasan, pencegahan, dan sosialisasi yang terdokumentasi dengan baik menjadi instrumen penting apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan.

Sejalan dengan komitmen Bawaslu Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemutakhiran data pemilih secara profesional, transparan, dan berbasis data. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, sekaligus menjaga integritas demokrasi dan hak konstitusional warga Kabupaten Blitar.*