Semua Wilayah Berpotensi Politik Uang, Bawaslu Blitar Bentuk Kampung Antipolitik Uang

Peserta Sosialisasi dan Deklarasi Kampung Antipolitik Uang di Asman Toga Kampung Besole, Dusun/ Desa Genengan, Kecamatan Doko. 

  blitar.bawaslu.go.id – Perlawanan terhadap politik uang tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu, namun juga harus melibatkan masyarakat luas. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Blitar membentuk kampung antipolitik uang (KAPU), di beberapa titik di Kabupaten Blitar. Memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Blitar membentuk lima KAPU sebagai pilot project. Adapun KAPU tersebut berada di lima kecamatan, yakni Kecamatan Doko, Sutojayan, Kanigoro, Sanankulon, dan Ponggok. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengungkapkan, lima kecamatan ini dipilih karena dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya ditemukan beberapa pelanggaran. “Kampung Antipolitik Uang di lima kecamatan ini kami jadikan pilot project untuk menangkal penyakit demokrasi, yakni politik uang. Tentunya dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,” ujar Hakam. Dengan kampung politik anti uang ini, sebagai sarana edukasi pada warga. Dari situ akan disusun indeks kerawanan pemilihan sebagai salah satu patokan untuk menyusun strategi pengawasan. Potensi kerawanan, menurut Hakam, tersebar merata di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Apalagi jika petahana maju kembali dalam ajang kontestasi. Ini juga berpotensi menimbulkan kerawanan yang melibatkan ASN. “ASN memiliki pengaruh dan gampang dipengaruhi. Oleh sebab itu, kami juga melakukan sosialisasi agar ASN benar-benar netral dalam Pilkada serentak 2020 mendatang,” ujarnya pungkasnya. Untuk KAPU pertama yang telah di-launching yakni berada di kawasan Asman Toga, Kampung Besole, di Dusun/ Desa Genengan, Kecamatan Doko, pada Kamis (5/12). Dimeriahkan dengan senam sehat bersama, puluhan warga mengikuti deklarasi dan sosialisasi kampung antipolitik uang. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Blitar Priya Hari Santosa menambahkan, Bawaslu terus berinovasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk memerangi politik uang dan kecurangan dalam pemilu maupun pilkada. “Untuk itu Bawaslu getol menggelar sosialisasi dengan melibatkan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat,” tandas Priya. (ridha/ humas)