Sekda Pemkab Blitar : Siap Bersinergi dengan Bawaslu Tegakkan Netralitas ASN
|
blitar.bawaslu.go.id – Penegakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Totok Subhandono sebagai orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar siap bersinergi dengan Bawaslu dalam menegakkan netralitas ASN pada Pilkada yang digelar 9 Desember 2020.
Ditemui usai mengikuti video conference bersama Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN (GNN-ASN), Selasa (30/6/2020), Totok mengungkapkan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk netralitas ASN sejak Februari 2020.
“Kami akan keluarkan lagi SE untuk kembali mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di semua tingkatan terkait netralitas dalam pilkada. Segera diedarkan melalui OPD masing-masing,” kata Totok.
Mantan kepala dinas pendidikan ini menegaskan, pihaknya akan terus memantau perilaku ASN di lingkup Pemkab Blitar. Bahkan Totok berencana akan membentuk tim terpadu netralitas ASN/PNS bersama dengan Bawaslu Kabupaten Blitar, untuk mengamati, memantau, dan mengawasi bersama-sama netralitas ASN.
“Dalam undang-undang sudah jelas aturan dan sanksinya. Bahwa ASN/PNS mempunyai hak pilih, namun dilarang untuk ikut politik praktis terlebih berafiliasi dengan partai politik ataupun calon tertentu,” tegas Totok.
Saat ini, pihaknya bersama Bawaslu sepakat untuk gencar mensosialisasikan dan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
“Harapan kami tentu tidak ada yang melanggar. Namun jika memang masih ada yang melanggar, akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Totok.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengapresiasi kepada ASN, khususnya Pemkab Blitar atas upaya dan komitmen untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.
“Sungguh luar biasa, ASN memiliki komitmen bersama untuk menjaga netralitasnya,” kata Hakam.
Hakam menambahkan, untuk menjaga netralitas ASN butuh komitmen bersama dari partai politik, peserta pilkada untuk tidak menarik-narik ASN dalam kepentingan politik praktis.
“Mari kita dukung ASN berani netral dan bertindak netral,” tandas Hakam mengutip pernyataan Ketua Bawaslu RI Abhan, yang menjadi narasumber dalam kampanye virtual GNN ASN. (ridha/humas)
Mantan kepala dinas pendidikan ini menegaskan, pihaknya akan terus memantau perilaku ASN di lingkup Pemkab Blitar. Bahkan Totok berencana akan membentuk tim terpadu netralitas ASN/PNS bersama dengan Bawaslu Kabupaten Blitar, untuk mengamati, memantau, dan mengawasi bersama-sama netralitas ASN.
“Dalam undang-undang sudah jelas aturan dan sanksinya. Bahwa ASN/PNS mempunyai hak pilih, namun dilarang untuk ikut politik praktis terlebih berafiliasi dengan partai politik ataupun calon tertentu,” tegas Totok.
Saat ini, pihaknya bersama Bawaslu sepakat untuk gencar mensosialisasikan dan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.
“Harapan kami tentu tidak ada yang melanggar. Namun jika memang masih ada yang melanggar, akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuh Totok.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengapresiasi kepada ASN, khususnya Pemkab Blitar atas upaya dan komitmen untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2020.
“Sungguh luar biasa, ASN memiliki komitmen bersama untuk menjaga netralitasnya,” kata Hakam.
Hakam menambahkan, untuk menjaga netralitas ASN butuh komitmen bersama dari partai politik, peserta pilkada untuk tidak menarik-narik ASN dalam kepentingan politik praktis.
“Mari kita dukung ASN berani netral dan bertindak netral,” tandas Hakam mengutip pernyataan Ketua Bawaslu RI Abhan, yang menjadi narasumber dalam kampanye virtual GNN ASN. (ridha/humas)
Tag
Berita
