Pilkada Lanjut, Ada Konsekuensi Penambahan Anggaran

  blitar.bawaslu.go.id - Sesuai kesepakatan politik di tingkat pusat, yakni Pemerintah, DPR, dan penyelenggaran Pemilihan, untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020. Konsekuensinya pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan dari penyelenggara dan pemilih di masa pandemi covid 19 ini. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh. Amin pada saat mengunjungi Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, Kamis (11/6/2020). Dalam Supervisi tersebut, Amin mengatakan jika tahapan pilkada dilanjutkan akan dimulai pada 15 Juni 2020. Maka mau tidak mau, jajaran pengawas ad hoc harus telah diaktifkan sebelumnya. “Untuk itu kami menunggu KPU mengeluarkan PKPU Perubahan Tahapan Pilkada sebagai acuan untuk pengawasan Bawaslu,” ungkap Amin. Sebagai konsekuensi dilanjutkannya tahapan pilkada yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan covid 19, lanjut Amin, maka diperlukan tambahan anggaran. Yakni untuk menyediakan alat pelindung diri serta sarana prasarana lain yang berkaitan dengan protokol pencegahan covid 19. “Bagi penyelenggara dan pengawas pemilihan, memang harus ada jaminan keselataman. Hal ini masih menjadi pembahasan Kemendagri, Kemenkeu, serta jajaran penyelenggara dan pengawas pemilihan,” ujar Amin. (ridha/ humas)