Lompat ke isi utama

Berita

Pastikan Rekrut Pengawas TPS yang Independen dan Profesional

blitar.bawaslu.go.id - Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Blitar Ida Fitria mengikuti Rapat Kerja Teknis (rakernis) Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS di Kantor Bawaslu Jatim, pada  Jum'at, 2 Oktober 2020. Rakernis ini untuk mematangkan langkah Bawaslu dalam merekrut garda terdepan pengawal demokrasi di tempat pemungutan suara (TPS), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara dibuka pada Sabtu, 3 Oktober 2020, sampai dengan Kamis, 15 Oktober 2020. Namun, akan ada perpanjangan bagi daerah yang belum memenuhi kuota. Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh Amin pada Rakernis tersebut memberikan arahan terhadap Bawaslu 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sedang pilkada agar dalam proses penerimaan Pengawas TPS dilakukan secara profesional. “Salam kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menerima PTPS dengan pertimbangan awalnya dapat bekerja dengan penuh integritas. Bukan karena pertimbangan organisasi, golongan, ikatan keluarga. Untuk itu sekali lagi pertimbangan pertama Pengawas TPS mampu dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya,” terang Amin Menurut Amin, selain petunjuk teknis dari Bawaslu RI yang harus diperhatikan, faktor kemampuan pengawas cukup penting. Karena menurut Amin, penentu pilkada berkualitas tidaknya berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Penentu sah atau tidaknya hasil pemilihan ada di tangan Pengawas TPS. Keberadaannya sangat menentukan dan menjadi pengawal demokrasi yang berada di garda depan,” tambah Amin. Pihaknya juga mengaku telah melakukan identifikasi kerawanan dalam rekrutmen Pengawas TPS. Salah satunya menghindari terhadap munculnya kerumunan saat dalam proses pendaftaran. Selain itu, Amin juga yakin bahwa 48.600 kebutuhan Pengawas TPS di Jawa Timur akan terpenuhi. Sementara itu, Kordiv OSDM Bawaslu Kabupaten Blitar Ida Fitria mengungkapkan, Bawaslu Kabupaten Blitar membutuhkan 2.278 PTPS. Untuk itu dalam pendaftaran, target pemenuhan kuota adalah dua kali kebutuhan. Untuk itu, jajaran pengawas ad hoc di kecamatan dan desa saat ini sudah mengunggah pengumuman, baik di media sosial maupun menempel di papan pengumuman yang ada di kantor desa/ kelurahan maupun kecamatan. (ridha/humas)
Tag
Berita