Cangkrukan Demokrasi Seri ke-6: Bawaslu Blitar Perkuat Peran Humas sebagai Corong Pengawasan Pemilu

blitar.bawaslu.go.id – Demi memperkuat strategi komunikasi publik dan pengelolaan informasi, Bawaslu Kabupaten Blitar turut ambil bagian dalam kegiatan Diskusi Humas dan Datin “Cangkrukan Demokrasi” Seri ke-6 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 22 Juli 2025 secara daring. 

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyinergikan peran kehumasan dan pengelolaan data informasi dalam mendukung tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Diskusi dibuka oleh Rusmifahrizal Rustam, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang menekankan bahwa humas merupakan corong lembaga sekaligus elemen strategis dalam membangun eksistensi lembaga di tengah masyarakat, terutama di era digital saat ini.

“Humas merupakan pendobrak eksistensi. Di era digital, kerja kehumasan tak bisa hanya bergantung pada website. Media sosial harus dimaksimalkan sebagai ruang interaksi aktif dengan publik, sekaligus menjadi sarana meningkatkan kinerja dan citra lembaga secara menyeluruh,” tegas Rusmi.

Materi utama dalam diskusi ini difokuskan pada dua aspek penting, yaitu strategi kehumasan digital dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Narasumber yang hadir antara lain Miftachul Asror (Bawaslu Ponorogo), Ach. Mawardi Azkiya (Bawaslu Probolinggo), dan Agisma Dyah Fastari (Bawaslu Sidoarjo), yang memaparkan praktik baik dalam menyusun narasi kelembagaan, mengelola konten media sosial, serta menguatkan keterlibatan publik.

Ketiga narasumber menekankan pentingnya membangun komunikasi yang tidak hanya informatif, namun juga menarik dan selaras dengan nilai-nilai kelembagaan. 

Selain itu, konsistensi dalam penyajian konten, kreativitas visual, serta keberanian menyampaikan isu-isu strategis dengan pendekatan yang ringan menjadi kunci dalam menyasar pemilih muda yang semakin aktif di ruang digital.

Dari Bawaslu Kabupaten Blitar, kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Jaka Wandira, beserta staf, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, kepala sekretariat, serta CPNS Bawaslu. 

Kehadiran para peserta dari berbagai divisi ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun wajah Bawaslu yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Jaka Wandira menyampaikan bahwa forum seperti ini menjadi refleksi penting untuk terus memperbaiki tata kelola kehumasan. 

Ia menekankan bahwa peran humas tidak bisa dipisahkan dari tugas pengawasan pemilu, sebab informasi yang tersampaikan dengan baik adalah bagian dari pencegahan pelanggaran itu sendiri.

“Citra lembaga bukan hanya dibentuk dari kinerja teknis, tapi juga dari bagaimana kita menyampaikan pesan kepada publik. Konten yang edukatif, aktual, dan menarik bisa menjadi jembatan antara lembaga pengawas dan masyarakat,” ujar Jaka.

Diskusi ini juga menjadi momentum bagi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk terus berinovasi, saling berbagi praktik baik, dan memperkuat ekosistem informasi yang transparan, inklusif, dan partisipatif. 

Dalam konteks tugas sebagai penyelenggara pengawasan pemilu dan pemilihan, kehumasan dan pengelolaan informasi menjadi instrumen penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat.

Dengan mengikuti Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, tidak hanya sebagai tugas pelengkap, tetapi sebagai strategi pengawasan partisipatif yang efektif dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang.*