Bawaslu Sudah Tangani 709 Pelanggaran

blitar.bawaslu.go.id - Rabu (3/6/2020) Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP ) Bawaslu RI menggelar Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 menuju Era New Normal. Dalam giat yang juga diikuti jajaran pengawas Pemilu se-Indonesia termasuk Bawaslu Kabupaten Blitar, disampaikan bahwa hingga 1 Juni 2020 Bawaslu telah menangani sebanyak 709 pelanggaran pada tahapan Pilkada 2020. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo. Dari 709, sebanyak 158 pelanggaran administrasi, 28 kode etik, 2 tindak pidana Pemilihan, 374 pelanggaran hukum lainnya serta sejumlah 147 bukan termasuk pelanggaran. “Temuan ada 593 dan laporan sebanyak 113 dan yang terbanyak adalah pelanggaran hukum lainnya,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 Menuju Era New Normal, Rabu (3/6). Ratna lebih lanjut menyampaikan, pelanggaran administrasi didominasi oleh anggota PPS dan PPK tidak memenuhi persyaratan, pelanggaran kode etik yakni anggota Panwas Kecamatan menjadi pengurus parpol dan memberi dukungan kepada pasangan calon, tren jenis tindak pidana Pemilihan menghilangkan hak seseorang menjadi paslon dan memalsukan dukungan paslon perseorangan serta pelanggaran hukum lainnya didominasi oleh ASN yang memberikan dukungan politik melalui media sosial. Masih kata perempuan yang membidangi Divisi Penindakan Pelanggaran tersebut bahwa dari 34 Provinsi, temuan pelanggaran tertinggi yakni Sulawesi Tengah dengan 73 temuan dan 6 laporan masyarakat. “Sementara pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 ini terdapat 388 jumlah dugaan pelanggaran, dengan rincian 45 penanganan dihentikan dan 343 direkomendasikan,” terangnya. Sebagai informasi, Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 Menuju Era New Normal Bawaslu RI ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia melalui daring menghadirkan Prof.Dr.M.Kana Sutrisna Suryadilaga sebagai narasumber. (*)