Bawaslu Kabupaten Blitar Matangkan Kerja Sama Pengawasan Partisipatif Bersama Unisba Blitar

blitar.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Blitar terus memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dalam mendorong pengawasan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan melalui koordinasi lanjutan terkait rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar yang berlangsung pada Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Jaka Wandira, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, hadir bersama staf Dudik Abubakar, Syauqi Al Amin, dan Ridha Erviana. Rombongan Bawaslu diterima langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unisba Blitar, Andiwi Meifilina.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas penjajakan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Unisba Blitar dalam pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi.

Pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak membahas sekaligus menyepakati substansi dan poin-poin yang akan dimuat dalam nota kesepahaman. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai program kolaboratif, khususnya dalam penguatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan budaya pengawasan partisipatif di kalangan sivitas akademika.

Jaka Wandira menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra Bawaslu dalam membangun kesadaran demokrasi yang sehat. Melalui kerja sama ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen pengawasan partisipatif yang aktif serta turut berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, pihak Unisba Blitar menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Saat ini, naskah nota kesepahaman masih dalam proses pembahasan dan finalisasi di tingkat Wakil Rektor III Unisba Blitar yang membidangi kerja sama dan kemahasiswaan.

Setelah proses penyempurnaan naskah selesai, Bawaslu Kabupaten Blitar dan Unisba Blitar akan menjadwalkan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengembangkan pengawasan partisipatif serta memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pengawasan pemilu dengan dunia akademik.*