Bawaslu Kabupaten Blitar Data 6.777 Surat Suara Pemilu 2024 Rusak, Terbanyak DPR RI

blitar.bawaslu.go.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar mendata ada 6.777 surat suara untuk Pemilu 2024 yang rusak.
Data ini berdasarkan pengawasan langsung dan melekat Bawaslu Kabupaten Blitar, pada  tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara yang dimulai sejak 16 Desember 2023 oleh KPU Kabupaten Blitar.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengatakan, dalam pengawasan sortir dan lipat surat suara, Bawaslu Kabupaten Blitar menerjunkan personel sesuai dengan jadwal shift tenaga sortir lipat di KPU yang terbagi dua, di gudang kantor KPU Kabupaten Blitar dan Bulog.
"Lalu dari data pengawas di lapangan, didapati total ada 6.777 surat suara rusak, dari 4887605 surat suara yang datang," ungkap Ida.
Dari 6.777  surat suara yang rusak itu dapat dikategorikan ke lima jenis surat suara rusak. Antara lain, surat suara rusak untuk DPD ada 430 lembar; DPR RI ada 2.516 surat suara rusak;  DPRD provinsi terdapat 417 surat suara rusak; DPRD Kabupaten Blitar ada 2.017 surat suara rusak; dan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden ada 1.397 yang rusak.
"Sehingga dari data tersebut, paling banyak surat suara rusak pada lembar DPR RI, mayoritas kerusakan karena robek dan ada bercak tinta," kata Ida.
Proses sortir lipat surat suara Pemilu 2024 ini berakhir pada 16 Januari 2024 pukul 16.30.
"Sesuai dengan imbauan kami terhadap KPU Kabupaten Blitar, proses sortir lipat berakhir sesuai prosedur. Untuk semua surat suara yang rusak akan dimintakan penggantian ke percetakan, sedangkan yang rusak akan dimusnahkan nantinya," imbuh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Diklat dan Pelatihan Narsulin.
Pemilu Tahun 2024 ini, di Kabupaten Blitar tercatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 956.873 orang. Sedangkan jumlah TPS ada 3.536. 
"Untuk kebutuhan logistik surat suara ini, KPU Kabupaten Blitar menyiapkan Cadangan surat suara 2% per TPS," tandas Narsulin
Agenda ke depan, pada tahapan distribusi logistik Pemilu 2024 ini, lanjut Narsulin, ada tahapan setting packing kebutuhan per TPS.
"Bawaslu melakukan pengawasan langsung dan melekat pada tahapan tersebut," imbuh Narsulin.*