Bawaslu Blitar Terima Mahasiswa Magang dari IAIN Kediri, Wujud Kolaborasi Akademik untuk Pengawasan Partisipatif

blitar.bawaslu.go.id - Komitmen Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mendukung penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif kembali diwujudkan melalui penerimaan mahasiswa magang dari IAIN Kediri, Senin, 23 Juni 2025. 

Bertempat di ruang rapat sekretariat, sebanyak lima mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria dan jajaran.

Kelima mahasiswa tersebut antara lain, Mukammal, Gading Akbar Rafsanjani, Ahmad Hafidz Al Faraby, Mukhamat Alex Ekalaksana, dan Eva Royani Citra Dewi Shinta, yang didampingi oleh Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan. 

Kehadiran mereka disambut hangat Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, Kepala Sekretariat Heru Setyawan, dan seluruh staf sekretariat.

Dalam sambutannya, Nur Ida Fitria menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terbuka bagi mahasiswa yang ingin mempelajari langsung praktik pengawasan pemilu dan nilai-nilai demokrasi dari sumbernya. 

“Mahasiswa adalah bagian dari agen perubahan. Melalui program magang ini, kami berharap akan lahir pemuda-pemudi yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas pemilu,” ungkapnya.

Bawaslu Kabupaten Blitar menetapkan bahwa program magang dapat dilaksanakan minimal selama 30 hari, dengan kuota maksimal lima mahasiswa per gelombang. 

Mahasiswa yang mengikuti program ini juga didorong untuk menyusun karya tulis atau laporan ilmiah terkait praktik pengawasan pemilu maupun pilkada sebagai bentuk kontribusi akademik mereka terhadap penguatan sistem demokrasi.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga pengawas pemilu. 

Selain memberikan ruang belajar praktis bagi mahasiswa, Bawaslu Kabupaten Blitar juga memperluas jangkauan edukasi politik secara partisipatif, sejalan dengan fungsinya dalam mendorong pengawasan pemilu yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat.*