Bawaslu Blitar Mantapkan Pengawasan PDPB, Akurasi Data Pemilih Kian Terjamin

blitar.bawaslu.go.id — Bawaslu Kabupaten Blitar terus memperkuat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). 

Hasil uji petik yang dilakukan selama Oktober 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibanding bulan sebelumnya, bahkan melampaui target yang ditetapkan. 

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Bawaslu Blitar dalam memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Jaka Wandira, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Blitar, dalam Rapat Evaluasi Pengawasan PDPB Bulan Oktober yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Senin (3/11/2025). 

Jaka memaparkan hasil pengawasan di lapangan, di antaranya: laporan uji petik pemilih tidak memenuhi syarat meningkat dari target 15 menjadi 71 laporan, uji petik pemilih baru naik dari 15 menjadi 31 laporan, serta uji petik PDPB dari target 30 mencapai 65 laporan.

"Capaian ini menunjukkan meningkatnya kualitas pengawasan kita di lapangan. Meski begitu, persoalan data belum sepenuhnya tuntas dan masih butuh perhatian bersama,” ujar Jaka.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal Oktober, Bawaslu Blitar telah memetakan wilayah pengawasan dan membentuk tim uji petik secara rutin pada triwulan IV tahun 2025. 

Tujuannya agar data pemilih yang masuk dalam daftar berkelanjutan benar-benar valid dan sesuai kondisi faktual. Namun, hasil pengawasan juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti data pemilih ganda, pemilih meninggal yang belum dihapus, serta perubahan domisili yang belum tercatat.

“Temuan ini menjadi bahan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dengan KPU dan instansi terkait. Validitas data hanya bisa dicapai lewat sinergi antar lembaga,” tegasnya.

Melalui peningkatan capaian uji petik dan pengawasan yang semakin tajam, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas daftar pemilih. 

Setiap warga yang berhak memilih harus tercatat, dan setiap data yang tidak sesuai segera diperbaiki. 

Pengawasan yang kuat, kolaboratif, dan berbasis data menjadi pondasi penting bagi terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Blitar.*