Bawaslu Blitar Ikuti Diskusi Mingguan HDI Bawaslu Jatim #1

blitar.bawaslu.go.id – Divisi Hukum dan Data Informasi (HDI) Bawaslu se-Jawa Timur memiliki agenda kamisan (digelar setiap Kamis, red) yang digagas oleh Koordinator Divisi HDI Bawaslu Jawa Timur Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Seri pertama diskusi HDI pada Kamis (3 Juni 2021), dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Probolinggo dan Bawaslu Bondowoso, dengan tema antarpenyelenggara. Koordinator Divisi HDI Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin, mengikuti jalannya diskusi HDI #1 ini dengan seksama. Purnomo saat membuka giat yang digelar secara offline dan online ini, berharap diskusi ini dapat memanaskan persiapan Pemilu 2024. “Sebagaimana kita ketahui bersama kami Divisi Hukum Dan Data Informasi se-Jawa Timur melakukan diskusi setiap Kamis. Kami berharap kegiatan ini bisa memanaskan persiapan menghadapi pemilu 2024,” terangnya via daring. Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri menambahkan, dengan terselenggaranya kegiatan tersebut dapat membangun kesepahaman dan sinergitas seputar kepemiluan antar penyelenggara. Samsun Ninilouw, anggota Bawaslu Kota Probolinggo selaku moderator, mengapresiasi acara tersebut dan turut menyampaikan harapannya untuk ke depannya penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan kedepannya tetap solid khususnya Bawaslu dan KPU. “Harapan saya dengan diskusi rutin mingguan ini akan meningkatkan komunikasi antarpenyelenggara dan stakeholder di masyarakat,” terangnya. Pada acara tersebut juga dihadiri oleh 2 narasumber, yaitu Ahmad Hudri selaku Ketua KPU Kota Probolinggo dan Sunfi Fahlawati selaku Anggota KPU Kabupaten Bondowoso dan di moderatori oleh Samsun Ninilouw selaku Anggota Bawaslu Kota Probolinggo. Ahmad Hudri sebagai narasumber pada acara tersebut menyampaikan, bahwasanya tantangan / potensi masalah dan strategi menjadi penting dengan tujuan strategi-strategi dapat digunakan oleh KPU dan Bawaslu dalam upaya menghadapi tantangan, menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak yang efektif dan efisien sehingga meminimalisir dampak resiko yang timbul. “Strategi yang telah KPU lakukan selama ini diantaranya, memperkuat kerjasama antar lembaga dan instansi, memperkuat penggunaan teknologi informasi, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen SDM, mengoptimalkan anggaran pada setiap tahapan, serta menyusun tahapan dengan memperhatikan implikasi tahapan yang beririsan,” imbuhnya. (*/humas)