Bawaslu Blitar Ajak Toga-Tomas dan Aktivis Tolak dan Lawan Politik Uang

blitar.bawaslu.go.id – Politik uang layaknya penyakit dalam pendidikan demokrasi negeri ini. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Blitar getol mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan mahasiswa. Seperti dilangsungkan pada Jumat (25/9/2020) siang, di Hall Grand Mansion. Tak hanya sosialisasi, Bawaslu Blitar juga mengajak enam organisasi meneken nota kesepakatan dalam pengawasan partisipatig dan menolak politik uang.

Sosialisasi Tolak dan Lawan Politik Uang ini diikuti oleh segenap ketua dan perwakilan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan di Kabupaten Blitar. Dua narasumber dihadirkan dalam giat ini. Yakni Anggota Bawaslu Jatim Ikhwanudin Alfianto (koordinator divisi penanganan pelanggaran) dan DR Sufyanto (Founder The Republic Institute).

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin saat membuka acara mengibaratkan politik uang itu seperti kentut. Ada baunya namun hampir mustahil diraba. Namun bisa saja si pelaku kentut ini ketahuan. Analogi ini sudah mafhum di masyarakat. Oleh sebab itu, Hakam mengajak kepada seluruh peserta untuk ikut dalam pengawasan partisipatfi serta bisa melawan politik uang. Bahkan, jika sampai mendapati adanya serangan fajar dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, Hakam meminta untuk merekam dan melaporkannya kepada pengawas.

“Untuk mengawasi jalannya pemilu/ pemilihan mustahil jika hanya dilakukan oleh pengawas. Butuh peran serta seluruh pihak untuk mengawasi. Termasuk dalam hal melawan dan menolak politik uang. Ayo diawali dari diri masing-masing, keluarga, dan lingkungan,” kata Hakam.

Usai sosialisasi tolak dan lawan politik uang, tapi juga penandatanganan nota kesepakatan bersama enam organisasi, antara lain Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Pimpinan Daerah Aisyiyah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Forum Silaturahmi Santri (Forsis), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Nota Kesepakatan ini mencakup pengawasan partisipatif dan tolak politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. (ridha/humas)