Audiensi ke Bupati Rijanto, Bawaslu Blitar Bahas Hal Strategis untuk Penguatan Kelembagaan Pasca Pemilu

blitar.bawaslu.go.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar melakukan audiensi dengan Bupati Blitar Rijanto guna membahas penguatan kelembagaan dan koordinasi strategis pasca-tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, Selasa (13/1/2026) tersebut menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan demokrasi di tingkat daerah.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria menyatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, khususnya terkait pemenuhan infrastruktur pendukung kerja pengawasan.
"Kami menyampaikan sejumlah isu strategis, terutama mengenai kondisi gedung kantor yang saat ini ditempati serta kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat Bawaslu Kabupaten Blitar yang kini telah menjadi satuan kerja (satker)," ujar Ida.
Selain Nur Ida, rombongan Bawaslu Kabupaten Blitar turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Jaka Wandira, serta Kepala Sekretariat Heru Setyawan.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyoroti pentingnya fasilitas kantor yang representatif. Sebab saat ini, operasional Bawaslu Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan terkait pengelolaan aset penunjang yang memerlukan tindak lanjut bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Bupati Blitar Rijanto, yang didampingi Sekretaris Daerah Khusna Lindarti dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menyambut baik koordinasi tersebut. 
Bupati Rijanto menekankan bahwa stabilitas demokrasi pasca-pemilu merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi lintas sektoral.
"Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Terkait gedung kantor dan kebutuhan personel ASN, hal ini akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi dan kemampuan anggaran daerah," kata Rijanto.
Selain membahas aspek sarana prasarana, audiensi juga mencakup evaluasi dinamika sosial-politik di Kabupaten Blitar setelah berakhirnya pesta demokrasi. Bawaslu dan Pemkab Blitar sepakat untuk terus menjaga hubungan koordinatif guna memitigasi potensi konflik serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kurdiyanto, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Alwi Maulana, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mulyadi, serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar.
Melalui penguatan sinergi ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Blitar dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara lebih optimal, demi terwujudnya iklim demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan di wilayah berjuluk Bumi Penataran tersebut.