You are here
Home > Berita > 39 Hari Masa Kampanye, Bawaslu Blitar Terima 7 Laporan Dugaan Pelanggaran

39 Hari Masa Kampanye, Bawaslu Blitar Terima 7 Laporan Dugaan Pelanggaran

blitar.bawaslu.go.id- Selama 39 hari pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Blitar telah menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran. Yakni terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), serta iklan kampanye yang tidak sesuai aturan PKPU.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin menyebutkan, tujuh laporan itu dilaporkan satu orang yang sama. Ada beberapa laporan yang sudah ditindaklanjuti bersama Gakkumdu, karena ada dugaan tindak pidana. Lalu ada yang direkomendasikan ke KPU Kabupaten Blitar untuk dugaan pelanggaran administratif.

“Satu laporan terkait netralitas ASN. Kami langsung laporkan ke Komisi ASN dan belum ada responsnya. Sedangkan sisanya, sudah kami proses bersama Sentra Gakkumdu yang terkait tindak pidana dan KPU untuk pelanggaran administratif,” kata Hakam, Selasa (3/11/2020).

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar Arif Syarwani menjelaskan, dari tujuh laporan itu ada dua yang tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sementara lima lainnya masih proses penanganan. Yakni terkait pemasangan APK dan iklan kampanye di lembaga penyiaran swasta.

“Kami menerima laporan dan bukti pemasangan iklan kampanye salah satu paslon, di sebuah radio siaran swasta. Sesuai PKPU, iklan kampanye bisa dipublikasikan di media massa dan sosial pada H-14 masa tenang, yakni 22 November sampai dengan 6 Desember,” jelas Arif.

Sesuai aturan itu, lanjutnya, iklan kampanye baru bisa ditayangkan di media massa dan sosial pada 22 November mendatang. Arif mengaku telah meminta klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor. Yakni pemilik radio dan salah satu tim pemenangan paslon.

“Bawaslu bersama Gakkumdu juga telah meminta keterangan dari ahli hukum pidana. Dan besok Rabu (4/11) kami lakukan pembahasan tahap kedua untuk menentukan terpenuhinya unsur pelanggaran. Karena ini ada dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana,” ungkapnya.

Sedangkan laporan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), imbuhnya, ditemukan di Desa Ngadri Kecamatan Binangun. APK dipasang di fasilitas atau aset desa, yang disewakan kepada satu paslon. Arip menilai, pemasangan ini tidak menunjukkan sikap perangkat desa yang adil, karena yang terpasang hanya APK salah satu paslon. Pemasangan APK ini atas sepengetahuan kades.

“Kami memegang bukti nota, pihak desa menyewakan kepada salah satu paslon. Namun beberapa kali kami panggil secara patut, kadesnya tidak pernah datang ke Bawaslu. Kami sudah berkirim surat ke KPU yang berwenang untuk melepas, dan menentukan dugaan pelanggaran administratif ini,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santoso menyatakan, pemasangan APK di fasilitas Desa Ngadri sifatnya bisnis. Bukan memfasilitasi.

“Rekomendasi Bawaslu masih proses pengkajian. Kami punya waktu 7 hari untuk tindak lanjut. Masih kami pelajari kasusnya. Jika transaksinya sewa ya tidak masalah . Konteksnya bisnis. Bukan fasilitasi,” ujarnya. (*/humas)

About Post Author

Admin
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
slot deposit dana
Top