Bawaslu : Gen Z Perlu Bangun Imunitas Demokrasi Hadapi Hoaks dan Disinformasi Politik

blitar.bawaslu.go.id – Generasi muda dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi karena menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang dapat memahami, mengawal, sekaligus menggunakan hak politiknya secara sadar. Karena itu, penguatan literasi demokrasi dan kemampuan menyaring informasi menjadi penting, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Eka Rahmawati, saat menghadiri agenda sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilu bersama generasi Z yang digelar oleh Komisi 2 DPR RI bersama Bawaslu RI di Hall Hotel Puri Perdana, Kota Blitar, Senin (21/9/2026), yang dihadiri Anggota Komisi 2 DPR RI Romy Soekarno.

“Melihat wajah-wajah muda di kalangan peserta, kami dari Bawaslu merasa optimis karena anak-anak muda inilah bagian dari kelompok sosial yang dapat mengawal haknya sendiri, membangun kesadaran, dan bisa melaksanakan secara penuh dalam menyalurkan suaranya dalam ranah demokrasi,” ujar Eka.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pengawasan pemilu. Berbagai kelompok masyarakat perlu dihadirkan dalam forum-forum pendidikan demokrasi agar pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tumbuh dari kesadaran masyarakat.

Eka juga menyoroti tantangan derasnya informasi yang hadir melalui berbagai kanal media. Di tengah tahun-tahun politik, menurutnya, hoaks dan disinformasi politik menjadi persoalan yang perlu dihadapi bersama. Generasi muda yang sehari-hari dekat dengan ruang digital perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

“Dengan teman-teman muda yang setiap hari tidak lepas dari ruang digital, perlu sekali benteng agar tidak termakan oleh hoaks dan disinformasi politik,” katanya.

Ia turut mengingatkan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI), dapat memunculkan tantangan baru dalam ruang politik. Salah satunya penggunaan AI untuk mengubah atau memoles gambar calon sehingga tampil berbeda dari kondisi sebenarnya. Menurut Eka, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kecakapan masyarakat dalam membaca informasi secara kritis.

“Bertarunglah pada gagasan dan program, bukan pada penampilan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengajak generasi Z di Blitar memahami pentingnya demokrasi yang bersih dan pengawasan partisipatif. Ia menekankan bahwa yang perlu dijaga dalam demokrasi adalah kemerdekaan hak politik warga negara agar pilihan politik terbentuk dari kehendak masing-masing.

“Sebagai wakil rakyat kami berpesan agar benar-benar memaknai pentingnya demokrasi bersih. Demokrasi harus sesuai dengan hati nurani dan tak bisa dibeli. Kekuatan demokrasi ada di tangan rakyat,” kata Romy.

Romy juga menyampaikan bahwa Bawaslu tidak hanya memiliki peran sebagai pengawas prosedur. Menurutnya, paradigma pengawasan pemilu ke depan perlu semakin menekankan pencegahan. Keberhasilan pengawasan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya pelanggaran yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Ia mendorong generasi Z membangun “jiwa merdeka”, yakni kemampuan menentukan pilihan politik secara sadar dan tidak mudah dipengaruhi informasi maupun kepentingan tertentu. Kesadaran tersebut, menurutnya, perlu dibangun sejak sekarang, termasuk dalam menghadapi politik uang dan persoalan transparansi dana politik.

“Suara politik adalah bagian dari harga diri warga negara,” ujarnya.

Romy juga mengingatkan agar perkembangan teknologi tidak melampaui kesiapan strategi pengawasan pemilu. Jika pada masa mendatang teknologi seperti e-voting diterapkan, ia mendorong Bawaslu ikut terlibat sejak tahap desain untuk memastikan aspek pengawasan turut diperhitungkan. Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan adalah menjaga agar teknologi tetap menjadi alat pendukung dan tidak mengambil alih kecerdasan serta kehendak politik manusia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran Bawaslu Kabupaten Blitar, di antaranya Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Jaka Wandira, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Masrukin, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nikmatus Sholihah, serta Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Narsulin.*